meminta agar ke depan dilakukan perbaikan mekanisme dan penyederhanaan prosedur birokrasi, utamanya penyederhanaan SPJ.
"PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), tidak kelihatan lalu lalang di sawah karena energinya habis untuk ngurus SPJ. Guru juga sama, lembur hingga tengah malam, bukan menyiapkan program belajar mengajar, tapi malah ngurus SPJ," kata Presiden saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 yang diselenggarakan KPK di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (01/12).
"Bahkan ada SPJ yang rangkap hingga 16 hingga 44. Sangat tidak efektif. 2017 nanti, SPJ maksimal 2. Yang penting adalah bagaimana mudah ngontrol, mudah ngecek dan mudah mengawasi," tambahnya.
Arahan Presiden ini sejalan dengan harapan para guru. Sebelumnya, saat puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN), Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rasyid menyampakan bahwa harapan guru agar persoalan yang sifatnya administratif disederhanakan.
Di luar urusan SPJ, dalam beberapa tahun terakhir, selain melaksanakan tugas mengajar, guru juga disibukkan dengan tugas mempersiapkan berbagai perangkat pembelajaran, tertulis maupun tidak. Sedikitnya ada 11 butir perangkat pembelajaran yang harus disiapkan guru, antara lain: program tahunan, program semester, analisis materi pelajaran dan silabus, rencana pembelajaran, dan lain-lain.
Persiapan tertulis yang dibuat guru pada awal tahun pembelajaran atau awal semester ini cukup menyita waktu para guru, bahkan bisa begadang. Menyuarakan aspirasi para guru, Unifah berharap persoalan-persoalan administrasi ini bisa disederhanakan sehingga guru lebih konsentrasi mengajar. (Gpenk/mkd/mkd)
Sumber: https://www.kemenag.go.id/
Posting Komentar